Sekda Lampung Barat Kritik UTS SD Pakai HP: “Kebijakan Ini Kurang Tepat”
Lampung Barat,– Kebijakan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) semester genap Tahun Pelajaran 2026 di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Lampung Barat yang mewajibkan penggunaan handphone menuai sorotan tajam. Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., secara tegas menyebut kebijakan tersebut kurang tepat dan terkesan dipaksakan tanpa kesiapan matang.
Seperti diketahui, siswa kelas III hingga VI diminta mengikuti UTS secara daring menggunakan HP di lingkungan sekolah. Kebijakan ini langsung memicu gelombang keluhan dari orang tua, mulai dari beban pembelian paket data, risiko kehilangan atau kerusakan perangkat, hingga kekhawatiran anak-anak terpapar penggunaan gawai yang tidak terkontrol.
“Ini bukan sekadar soal digitalisasi. Untuk anak usia SD, kebijakan seperti ini harus benar-benar dikaji. Kalau dipaksakan tanpa kesiapan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” tegas Nukman.
Ia menilai, langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) belum memperhitungkan kondisi riil di lapangan. Infrastruktur jaringan yang belum merata, ketimpangan kepemilikan perangkat di kalangan siswa, serta minimnya sosialisasi kepada orang tua menjadi catatan serius.
Lebih jauh, Sekda menyoroti bahwa kebijakan ini berisiko menggeser tanggung jawab pendidikan ke orang tua, terutama dalam hal penyediaan perangkat dan biaya tambahan. “Jangan sampai program yang seharusnya mempermudah justru membebani masyarakat,” ujarnya.
Nukman juga menekankan pentingnya aspek psikologis dan keamanan anak. Penggunaan HP di lingkungan sekolah tanpa pengawasan ketat dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan maupun risiko kehilangan barang.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lanjutnya, akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan K3S guna mencari solusi yang lebih realistis dan berpihak pada kondisi masyarakat.
“Digitalisasi pendidikan itu penting, tapi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada kesiapan sistem, fasilitas, dan juga kesiapan sosial masyarakat,” katanya.
Sementara itu, para orang tua berharap pemerintah daerah tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga segera mengambil keputusan tegas. Mereka menginginkan sistem ujian yang adil, aman, dan tidak menambah beban ekonomi keluarga.
Jika tetap dilanjutkan, Sekda meminta sekolah wajib menyediakan alternatif bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau terkendala jaringan, agar tidak ada anak yang dirugikan dalam proses ujian.(red/tim